Indonesia: Why Corruption and Cultural Shock Exist

This is the first post of my #30dayswritingchallenge. Smoga bisa istiqomah. Amin.

Agenda kuliah hari ini sih sebenernya tentang CSR (Corporate Social Responsibility), cuman karena udah banyak banget bahasan tentang CSR n gw lagi males bahas berat2 karena otak juga udah separo doyong, jadi mending balik kanan cari bahasan lain.

Dosen gw hari ini cukup unik, kalo gak bisa dibilang eksentrik. Hobinya diving, udah diving dimana2 n bikin iri gw, plus di umur setua dy, masih sudi ambil s1 lagi karena merasa pengetahuannya kurang. Well, kalo bukan eksentrik, dy mungkin kebanyakan duit kali ya. Hehe.

Doi cerita banyak tentang sejarah indonesia, which is, selalu berhasil membangunkan radar gw yang udah ngawang2 karena ngantuk. Salah satunya tentang kenapa korupsi mendarah daging di Indonesia.

Salah satu penyebab utama ya karena korupsi jadi hal lazim dimasa kolonial Belanda dulu. Pemerintah Kolonial Belanda menggolongkan penduduk Indonesia (or Hindia Belanda by that day) ke dalam lima kategori utama: Europeans, those who treated like Europeans (e.g Japanese), Indian, Arabic, Gujarati merchants, Chinese and of course, native alias pribumi. Dari lima kategori ini, pemerintah kolonial pastinya mempekerjakan pribumi sebagai antek2 mereka dong ya. Maka diangkatlah pribumi2 itu jadi administratur, cikal bakal PNS modern.

Tugas admin ini bukan memposting berita terbaru mengenai kebijakan pemerintah kolonial ke sosial media (ya menurut el?), tapi lebih ke arah menjembatani para merchant itu dengan pemerintah kolonial. Nah karena punya tugas menjembatani dan bisa leluasa keluarin ijin dagang itulah makanya para administratur ini kemudian gampang banget disuap. Lagian, kontrol pemerintah kolonial juga kurang banget, secara mereka sibuk ngambilin rempah2 buat dibawa ke Eropa sana, kan.

Para administratur juga rentan terima suap karena pemerintah kolonial juga kasi upah mereka kecil banget. Kalo istilah sekarang sih, gajinya 10 koma. 10 hari udah koma. Gaji kecil ini juga yang kemudian bikin para administratur melegalkan apapun untuk memperpanjang hidupnya (dan hidup keluarganya), antara lain ya dengan terima suap itu. Gak beda jauh lah ama descendants mereka di PNS modern. Karena kedekatan para administratur ini dengan merchants, maka terbentuklah strategic alliance yang dikenal dengan nama Ali Baba, yang artinya bisnis dengan Ali (merchants India, Arab, Gujarat) di depan, tapi juga terima suap dari Baba (merchants Cina) di belakang. Makanya gak heran kalo di jaman Orde Baru, pengusaha2 keturunan deket banget ama keluarga presiden.

Posisi administratur ini terus melekat di mindset bangsa dan dianggap sebagai posisi yang oke di strata masyarakat Indonesia, karena dianggap punya power. That‘s why, tiap kali ada pembukaan CPNS, pada berbondong2 daftar dan bahkan ada yang rela bayar segala demi bisa jadi PNS. Ada temen gw yang setiap tahun selalu curhat sama gw kenapa dy gak keterima2 CPNS padahal sekarang dia berposisi Manajer Pajak di salah satu minimarket terkemuka di Jakarta. Ya karena itu, karena udah terbentuk mindset bahwa posisi PNS bisa menaikkan strata sosial seseorang. Padahal, kalo kita belajar sosiologi, salah satu hal mutlak yang bisa mengubah strata sosial seseorang adalah pendidikan.

Omong2 soal strata sosial, sejak kecil, kalian yang tinggal di Jawa pasti terbiasa soal unggah ungguh dan tata krama lain, kan? Trus ketika kalian keluar Jawa, let’s say, ke Sumatra lah gak usah jauh2, kalian pasti bs dengan gampang bilang kalo orang luar Jawa gak sopan, gak punya tata krama, kasar dan sebagainya. Jujur, waktu gw Overland Sumatra kemaren, gw juga merasakan hal yang sama.

Nah, kata dosen gw, ini adalah akibat kesalahkaprahan wawasan nusantara kita. Sejak kecil, kita diajarin wawasan nusantara, diperkenalkan bahwa Indonesia terdiri atas 13,700 pulau bla bla bla. Bertolak belakang dari ajaran itu, pemerintah selalu anggap Indonesia adalah masyarakat agraris, hidup dari lahan pertanian. Gak sepenuhnya salah sih, tapi gak bener juga.

Indonesia adalah negara archipelago, kepulauan, dimana luas lautnya lebih gede daripada luas tanahnya. Alhasil, masyarakat Indonesia banyak yang menggantungkan diri dari sektor kelautan, masyarakat bahari. Nah struktur masyarakat bahari ini beda banget ama struktur masyarakat agraris. Masyarakat agraris cenderung hirarkis, ada tuan dan hamba, ada level atas dan level bawah, sementara masyarakat bahari cenderung satu strata, anggep semua sama rata sama rasa. Lha kalo masyarakat Jawa yang hirarkis kemudian masuk ke masyarakat luar Jawa yang sama rata sama rasa, langsung deh anggep masyarakat luar Jawa gak sopan lah, kasar lah, dan lain sebagainya, padahal, mereka aja yang belum beradaptasi ama kultur masyarakat sekitar dan menimbulkan Culture Shock, alias gagap kebudayaan. Trus siapa yang salah dong? Ya gak ada yang salah. Hanya mindset-nya aja yang perlu dirubah.

Oke. Sekian untuk hari pertama. Semoga (again) tetep istiqomah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s